Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat mengamankan AJW dan ER, dua orang pengelola biro perjalanan haji dan\u00a0umrah\u00a0PT SBL. Perusahaan tersebut diduga melakukan pelanggaran penyelenggaraan ibadah\u00a0umrah\u00a0dengan korban sedikitnya 12.845 jemaah.<\/p>\n
“Ini diawali banyaknya laporan jamaah yang tidak bisa berangkat,” ujar Kapolda Jawa Barat Agung Budi Maryoto didampingi Dirkrimsus Samudi di Mapolda Jawa Barat, Selasa 30 Januari 2018.<\/p>\n
Dia menuturkan, berbekal laporan dari jamaah tersebut, petugas melakukan penelusuran dengan memeriksa sedikitnya 30 orang saksi, termasuk saksi ahli pidana, tindak pidana pencucian uang, serta Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Pada akhirnya, petugas menangkap AJW dan ER. Keduanya merupakan pengelola biro perjalanan haji dan\u00a0umrah\u00a0PT SBL\u00a0yang bertanggungjawab atas tidak berangkatnya jamaah.<\/p>\n
Sebagai barang bukti, diamankan sejumlah dokumen di antaranya bilyet\u00a0PT SBL<\/a>\u00a0untuk paket haji plus dan umroh sebagai tanda bukti pelunasan, sertifikat hak milik atas nama AJW dan ER, buku cek atas nama\u00a0PT SBL<\/a>, brosur perjalanan haji dan umroh\u00a0PT SBL, buku tabungan berbagai bank, buku koperasi simpan pinjam. Selain itu, petugas juga menyita laptop, komputer, ponsel, 9 unit kendaraan roda empat, 4 unit kendaraan roda dua serta uang tunai Rp 1,6 miliar.<\/p>\n Dalam praktiknya, perusahaan yang berkantor di\u00a0Bandung<\/a>\u00a0ini membuka jasa perjalanan ibadah haji plus dan\u00a0umrah<\/a>. Calon jamaah\u00a0umrah<\/a>\u00a0menyerahkan biaya bervariasi sekitar Rp 18 hingga 23 juta. Tercatat sudah 30.237 jamaah yang mendaftar untuk\u00a0umrah. Namun tidak semuanya bisa berangkat. Dari angka tersebut, hanya 17.383 orang yang diberangkatkan. Sisanya, 12.845\u00a0jemaah tidak bisa berangkat karena ketidakmampuan manajemen untuk membiayai keberangkatan.<\/p>\n Dari seluruh jamaah yang belum diberangkatkan,\u00a0PT SBL\u00a0telah menerima sedikitnya Rp 300 miliar. Uang tersebut diduga digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi.<\/p>\n Selain itu, tercatat pula 117 orang mendaftar ke\u00a0PT SBL<\/a>\u00a0sebagai jamaah haji plus. Padahal\u00a0PT SBL<\/a>\u00a0tidak memiliki izin penyelenggara haji plus. Until jasa ini, masing-masing jamaah membayar biaya sekitar Rp 110 juta. Dengan demikian, dana terkumpul dari perjalanan haji plus ini sekitar Rp 12,8 miliar.<\/p>\n Saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas kasus tersebut. Pemeriksaan di antaranya berkaitan dengan menelusuri sejumlah aset perusahaan, termasuk tanah dan bangunan. Sejumlah aset sudah dipasangi garis polisi, di antaranya di Jalan Dewi Sartika, Jalan Cigadung, serta. “Yang penting penyidik mengamankan aset untuk status quo dulu,” katanya.<\/p>\n Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan 372 dan 378 KUHPidana tentang\u00a0penipuan\u00a0dan penggelapan, pasal 63 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji, pasal 2 ayat 1 jo pasal 4 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun dan denda Rp 20 miliar.<\/p>\n Selain itu, Polda Jawa Barat juga\u00a0membuka layanan pengaduan bagi jamaah yang merasa dirugikan. Informasi bisa disampaikan melalui nomor\u00a0082115671856.<\/p>\nLayanan pengaduan<\/h3>\n