6 Prinsip Dasar dalam Asuransi

6576
1
BAGIKAN

Menurut KUH Dagang, ada 6 prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam dunia asuransi supaya proses pengalihan risiko dari tertanggung ke perusahaan Asuransi bisa terjadi dengan baik.

1. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransi (Insurable Interest)

Prinsip yang diambil dari pasal 250 KUHD ini menentukan bahwa perjanjian dapat dilaksanakan jika obyek yang diasuransikan merupakan kepentingan yang dapat dinilai dengan uang (insurable interest). Menurut asas ini seseorang boleh mengasuransikan barang-barang apabila yang bersangkutan mempunyai kepentingan atas barang yang dipertanggungkan dan dapat dinilai dengan uang. Dengan demikian seseorang yang tidak memiliki rumah tinggal tidak dapat membeli asuransi kebakaran untuk rumah tinggal, karena ia tidak memiliki kepentingan yang melekat terhadap rumah tersebut

2. Prinsip keterbukaaan (Utmost Good Faith)

Prinsip yang diambil dari Pasal 251 KUHD ini menyatakan bahwa penutupan asuransi baru sah apabila didasari oleh itikad baik kedua belah pihak.

Keterbukaan di sini berari kemauan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material (material fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Konsekuensinya, perusahaan Asuransi harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang syarat/kondisi dari produk yang dijual. Sebaliknya, pihak yang mau mengasuransikan juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau kepentingan yang dipertanggungkan.

3. Prinsip Indemnitas (Indemnity)

Prinsip ini terdapat dalam ketentuan Pasal 252, 253 dan 278 KUHD. Prinsip ini menyatakan bahwa perusahaan Asuransi haruslah menyediakan kompensasi finansial sehingga tertanggung bisa berada dalam posisi keuangan sama dengan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Prinsip ini menyatakan bahwa dasar dari penggantian kerugian dari penanggung kepada tertanggung adalah sebesar kerugian yang sesungguhnya diderita oleh tertanggung. Dampaknya, tertanggung tidak dibenarkan mencari keuntungan dari ganti rugi asuransi.

4. Prinsip Subrogasi (Subrogation)

Prinsip ini terdapat dalam ketentuan pasal 284 KUHD. Prinsip ini menyatakan bahwa apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian dari perusahaan Asuransi maka apabila ada pihak lain yang bertanggung jawab atas kerugian maka penggantian dari pihak lain ini harus diserahkan pada perusahaan Asuransi yang telah memberikan ganti rugi. Apabila ada tuntutan dari pihak lain, maka hak menuntut ini akan beralih kepada perusahaan Asuransi.

Dengan kata lain, subrogasi adalah penggantian kedudukan tertanggung oleh perusahaan Asuransi yang telah membayar ganti kerugian, dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ketiga yang mungkin menyebabkan terjadinya kerugian.

5. Prinsip Sebab Akibat (Proximate Cause)

Prinsip ini menyatakan bahwa sebelum memberikan ganti kerugian, perusahaan Asuransi harus menentukan apakah peristiwa yang menjadi penyebab kerugian berada dalam tanggungan perusahaan Asuransi. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh peristiwa yang tidak termasuk penyebab kerugian yang diakui dalam asuransi, maka penanggung dibebaskan dari kewajibannya memberikan kompensasi ganti rugi.

6. Prinsip Bersama-sama (Contribution)

Prinsip ini menyatakan bahwa perusahaan Asuransi berhak untuk mengajak penanggung lain (perusahaan Asuransi lain) untuk secara bersama-sama memberikan kompensasi (indemnity) kepada pihak tertanggung.

Dengan mengetahui enam prinsip ini diharapkan kita akan lebih mengerti hak dan kewajiban kita di dalam membeli asuransi.

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR